Banjarmasin – Persoalan infrastruktur lingkungan dan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, di Kedai 99 Trisakti.
Reses tersebut dihadiri warga dari Kelurahan Kuin Selatan, Belitung Utara, dan Teluk Tiram. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari kondisi jalan gang yang rusak hingga persoalan pendataan penerima bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi warga.
Salah satu keluhan yang mencuat adalah kerusakan jalan gang yang membutuhkan penanganan segera. Warga mengungkapkan, usulan perbaikan bahkan telah disampaikan sejak lama dan sempat melalui proses survei. Namun, hingga kini, perbaikan tersebut belum juga terealisasi.
Kondisi itu membuat warga berharap pemerintah kota memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur lingkungan, terutama akses jalan yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Selain infrastruktur, persoalan pendataan penerima bansos juga menjadi perhatian serius. Sejumlah warga mengaku masih menemukan masyarakat yang dinilai layak mendapatkan bantuan, tetapi tercatat dalam kelompok desil di atas enam.
Persoalan tersebut memunculkan harapan agar proses verifikasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi dilakukan secara lebih cermat, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan akibat ketidaksesuaian data.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Saut Nathan Samosir mengatakan, persoalan jalan lingkungan dan validitas data penerima bansos merupakan hal yang perlu mendapat tindak lanjut dari pemerintah.
“Jangan sampai warga yang sebenarnya layak menerima bantuan justru terkendala karena data yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan bansos, Saut menyampaikan akan mendorong rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Pertemuan itu diharapkan dapat membahas kendala dalam proses verifikasi sekaligus mencari solusi agar pendataan penerima bantuan lebih akurat.
Menurutnya, penambahan petugas verifikasi juga perlu dipertimbangkan guna mendukung pemutakhiran data masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pemeriksaan dan penyesuaian data berdasarkan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
“Harapannya, pendataan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa lebih akurat, sehingga penyaluran bansos dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah dapat lebih tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, aspirasi terkait kerusakan jalan gang juga perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait agar usulan warga yang telah lama disampaikan dapat memperoleh kejelasan penanganan.
Saut berharap, hasil reses tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD Kota Banjarmasin untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kebutuhan masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan maupun pembenahan data penerima bantuan sosial.
Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan warga tidak berhenti sebatas usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. (Hendra)