Puluhan Nelayan RK Ilir Keluhkan Solar Langka

 

Banjarmasin — Puluhan nelayan di Pelabuhan RK Ilir, Kota Banjarmasin, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melaut. 

Persoalan tersebut terjadi karena sebanyak 77 surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) RK Ilir belum diperpanjang oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin.

Tak ingin persoalan berlarut-larut, para nelayan kemudian menyampaikan keluhan tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin. 

Pemerintah kota pun merespons dengan menyatakan akan melakukan pendalaman untuk mengetahui duduk persoalan dan mencari solusi dalam waktu dekat.

Dari 77 nelayan yang sebelumnya memiliki surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, hingga kini belum satu pun menerima rekomendasi baru. Padahal, masa berlaku rekomendasi sebelumnya telah berakhir sejak 8 Agustus 2026.

Kondisi tersebut mulai berdampak langsung terhadap aktivitas para nelayan. Sejumlah nelayan bahkan terpaksa tidak melaut lantaran tidak mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal.

Jika tidak segera diselesaikan, persoalan ini dikhawatirkan akan mengganggu pasokan ikan dari Pelabuhan RK Ilir. Dampaknya, ketersediaan ikan di pasar-pasar Kota Banjarmasin dapat berkurang dan berpotensi memengaruhi harga.

Manager SPBN RK Ilir, H Muhtanto, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, belum diterbitkannya surat rekomendasi baru menyebabkan penyaluran dan pasokan solar bersubsidi untuk nelayan terkendala.

“Rekomendasi yang lama sudah berakhir sejak 8 Agustus. Sampai sekarang belum ada rekomendasi baru yang dikeluarkan, sehingga pasokan BBM juga belum bisa dikirim ke SPBN,” ujar Muhtanto.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan DKP3 Kota Banjarmasin untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Namun, hingga kini belum ada keputusan final terkait penerbitan rekomendasi baru bagi para nelayan.

Menurut Muhtanto, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum nelayan yang sebelumnya mengambil solar melalui SPBN RK Ilir.

“Informasinya, ada oknum nelayan yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi. Tetapi setelah BBM keluar dari SPBN, pengawasannya sudah bukan menjadi kewenangan kami,” katanya.

Ia menegaskan, SPBN hanya menjalankan fungsi pelayanan dan penyaluran BBM kepada nelayan berdasarkan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Karena itu, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan setelah BBM disalurkan, persoalan tersebut semestinya ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tepat.

“Jangan sampai persoalan yang dilakukan oknum kemudian berdampak kepada nelayan lainnya yang memang benar-benar membutuhkan BBM untuk melaut,” ujarnya. 

Muhtanto berharap pemerintah segera menemukan solusi agar penyaluran solar bersubsidi kepada nelayan dapat kembali berjalan normal.

“Kami berharap ada solusi nyata. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut karena dampaknya bukan hanya kepada SPBN, tetapi juga kepada nelayan dan ketersediaan ikan di Banjarmasin,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan nelayan Pelabuhan RK Ilir, Murjani, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait penerbitan surat rekomendasi tersebut.

Menurutnya, tidak tersedianya solar telah menyebabkan sebagian nelayan berhenti melaut selama kurang lebih dua pekan. Kondisi itu secara otomatis memutus sumber pendapatan mereka.

“Kami sudah sekitar dua minggu tidak melaut. Kalau tidak melaut, kami tidak punya penghasilan. Ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga,” kata Murjani.

Ia berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Bagi nelayan, kepastian mendapatkan BBM bersubsidi merupakan kebutuhan penting untuk dapat menjalankan aktivitas mencari ikan.

“Kami berharap rekomendasi segera diterbitkan. Kami ingin kembali melaut dan mencari ikan. Kalau terus begini, bukan hanya nelayan yang kesulitan, tetapi pasokan ikan untuk masyarakat juga bisa berkurang,” ujarnya.

Para nelayan berharap hasil pendalaman yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin segera menghasilkan solusi konkret. Mereka juga meminta agar persoalan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ditangani secara terukur tanpa menghambat nelayan yang benar-benar membutuhkan solar untuk melaut dan mencari ikan. (Hendra) 


Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال