Banjarmasin– Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir, MBA, menyerap beragam aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan Penelaahan dan Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Belitung Selatan, di Kedai 99 Trisakti, Senin (13/7).
Sejumlah persoalan yang disampaikan warga mencakup pelayanan kesehatan, distribusi air bersih, validitas data penerima bantuan sosial (bansos), Program Sekolah Rakyat, hingga persoalan sanitasi lingkungan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Saut meminta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bersama pihak rumah sakit memastikan setiap pasien benar-benar dalam kondisi layak sebelum diperbolehkan pulang.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai pasien yang dipulangkan setelah menjalani perawatan beberapa hari, namun tidak lama kemudian meninggal dunia.
"Rumah sakit harus memastikan pasien benar-benar sudah layak pulang dan tetap memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada peserta BPJS. Jangan sampai masyarakat merasa dipulangkan terlalu cepat," tegas Saut.
Selain itu, warga Kelurahan Pekauman juga mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang kerap tidak mengalir pada pagi hari. Menurut Saut, persoalan tersebut akan segera diteruskan kepada instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti.
Persoalan lain yang banyak disampaikan warga adalah masih belum akuratnya data penerima bantuan sosial. Menurut Saut, masih ditemukan penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat, sementara masyarakat yang layak justru belum masuk dalam daftar penerima. Bahkan, masih terdapat nama warga yang telah meninggal dunia yang tercantum sebagai penerima bantuan.
Ia menegaskan DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembaruan dan validasi data penerima bantuan sosial. Bila diperlukan, hasil pembaruan tersebut juga akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
"Data penerima bantuan harus benar-benar diperbarui agar bantuan tepat sasaran. Mereka yang sudah tidak berhak harus dikeluarkan, sementara masyarakat yang memenuhi syarat harus segera dimasukkan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, warga juga mempertanyakan kelanjutan Program Sekolah Rakyat di Kota Banjarmasin. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari dinas terkait, hingga saat ini program tersebut belum dapat direalisasikan karena Pemerintah Kota Banjarmasin belum memiliki lahan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Akibatnya, masyarakat Kota Banjarmasin diperkirakan belum dapat menikmati Program Sekolah Rakyat pada 2026.
Saut berharap pemerintah daerah terus mengupayakan penyediaan lahan agar program tersebut dapat segera diwujudkan sehingga masyarakat dari keluarga kurang mampu memiliki akses pendidikan yang lebih luas.
Tak hanya itu, persoalan sanitasi lingkungan juga menjadi perhatian warga. Mereka mengeluhkan masih adanya jamban rumah tangga yang membuang limbah langsung ke sungai sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.
Untuk itu, Saut meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) menyusun langkah penanganan secara bertahap guna menghilangkan praktik pembuangan limbah rumah tangga langsung ke sungai.
"Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tindak lanjuti bersama pemerintah daerah agar persoalan yang selama ini dikeluhkan dapat memperoleh solusi yang nyata," pungkasnya. (Hendra)