Banjarmasin - Ketidakhadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin dalam kegiatan halal bihalal bersama Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Kepala DLH se-Kalimantan Selatan dan juga membahas isu strategis terkait pengelolaan lingkungan serta penanggulangan sampah.
Absennya perwakilan dari Kota Banjarmasin dinilai cukup disayangkan, mengingat saat ini pemerintah kota tengah gencar melakukan berbagai upaya dalam menangani persoalan sampah yang masih menjadi tantangan serius.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, M. Ridho Akbar, menilai hal tersebut sebagai bentuk kurangnya koordinasi di tengah upaya intensif pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan.
“Ya tentu ini menjadi sebuah yang tidak bagus ya, harusnya ada koordinasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa momentum pertemuan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antar daerah, khususnya dalam menghadapi persoalan sampah yang menjadi isu bersama.
“Karena kan saat ini pemerintah kota terutama wali kota sedang gencar mensosialisasikan untuk menanggulangi sampah,” lanjutnya.
Atas dasar itu, pihaknya meminta Pemerintah Kota Banjarmasin segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DLH.
“Tentu kita minta pemko agar segera mengevaluasi kinerja DLH,” tegas M. Ridho Akbar.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, mengaku telah menerima teguran langsung dari Gubernur terkait ketidakhadiran tersebut. Ia menyayangkan tidak adanya informasi maupun undangan yang diterima oleh pihaknya sebelumnya.
“Ya ini terkhusus kepala dinas terkait, Dinas LH ya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi langsung oleh Gubernur untuk menanyakan ketidakhadiran perwakilan dari Banjarmasin.
“Terus terang saya kemarin juga langsung ditelepon gubernur kenapa acara silaturahmi se-Kalsel tidak hadir,” katanya.
Menurut Yamin, hal ini menjadi catatan penting yang tidak boleh terulang, mengingat forum tersebut memiliki nilai strategis dalam koordinasi lintas daerah.
“Saya tidak dapat info dan undangan. Ini sangat disesalkan dan sayang,” tambahnya.
Ia pun menegaskan akan segera mengambil langkah tegas sebagai bentuk evaluasi internal di lingkungan pemerintah kota.
“Pasti akan kami evaluasi dan insyaallah kami melakukan pelantikan dan kami ganti,” ujar Yamin.
Diketahui, ketidakhadiran Kepala DLH Kota Banjarmasin dalam kegiatan tersebut dikabarkan karena yang bersangkutan tengah melakukan perjalanan mudik. Namun demikian, alasan tersebut tetap menuai kritik mengingat pentingnya forum tersebut bagi upaya penanganan sampah di daerah.
Pertemuan lintas kepala dinas tersebut menjadi momentum penting, terutama bagi Kota Banjarmasin yang saat ini tengah berupaya keluar dari kondisi darurat sampah. DPRD pun berharap ke depan koordinasi antarinstansi dapat diperkuat agar kebijakan dan langkah penanganan lingkungan berjalan lebih efektif dan terarah. (hen)