Banjarmasin - Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H. Mathari, S.Ag., M.I.Kom menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat yang digelar di Kelurahan Telawang.
Dalam forum tersebut, Mathari menyoroti keterbatasan anggaran serta pentingnya penentuan prioritas usulan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dasar.
Menurut Mathari, setiap kelurahan mengajukan usulan pembangunan dengan jumlah yang bervariasi.
“Ada kelurahan yang mengusulkan lima program atau lebih, sementara kelurahan lain hanya sekitar tiga usulan. Padahal seluruh usulan tersebut merupakan kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Sebagian besar usulan terkait perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, pengaspalan, dan perbaikan fasilitas umum yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.
Namun, keterbatasan anggaran membuat Musrenbang tingkat kecamatan hanya dapat menampung satu jenis program atau usulan untuk diteruskan ke tahap berikutnya. Mathari menilai kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Kecamatan dan kelurahan adalah ujung tombak pembangunan daerah karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Proses verifikasi dan penentuan prioritas harus dilakukan lebih matang dan selektif agar benar-benar menjawab kebutuhan riil warga,” katanya.
Ia menambahkan, jika kecamatan dan kelurahan diberikan porsi anggaran yang memadai dan sesuai kondisi lapangan, pelayanan kepada masyarakat tentu akan lebih optimal.
Politisi PKS ini juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih kerap dialami masyarakat Banjarmasin Barat, antara lain banjir, genangan air, dan kondisi jalan rusak yang membutuhkan penanganan segera.
Ia berharap permasalahan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Banjarmasin melalui perangkat daerah teknis terkait. “mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta instansi terkait agar lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan”ungkapnya.
Mathari ingatkan Perencanaan pembangunan ke depan tidak hanya harus berfokus pada keterbatasan anggaran, tetapi juga mengedepankan urgensi permasalahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah. (Hen)