Banjarmasin - Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, menyoroti persoalan puluhan ribu warga yang tidak lagi dijamin iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2026.
Ia meminta pemerintah kota segera melakukan verifikasi data warga secara menyeluruh agar bantuan tepat sasaran.
Mathari menyampaikan, pemerintah kota telah menyatakan akan melakukan verifikasi ulang data penerima secara bertahap di lapangan.
Dari proses tersebut, ratusan warga kembali terjaring dan dimasukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung iurannya oleh pemerintah daerah.
“Memang dari pihak pemerintah kota menyatakan melakukan verifikasi ulang data secara bertahap di lapangan, terjaring ratusan yang kembali dimasukkan untuk ditanggung iuran BPJS Kesehatan,” paparnya.
Menurut Mathari, jaminan iuran BPJS Kesehatan seharusnya diberikan kepada warga yang benar-benar berhak, sesuai dengan data warga miskin yang ada di Kota Banjarmasin.
“Kalau sudah mampu secara ekonomi harus mandiri,” ujarnya.
Sementara,Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, muhammad Ramadhan, mengungkapkan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2026 sekitar 45 ribu warga.
Menurut Ramadhan, penetapan penerima bantuan tersebut mengacu pada data warga miskin yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
“Kami berpegang pada data warga miskin yang ada di Dinas Sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila terdapat penambahan jumlah penerima iuran BPJS Kesehatan, maka harus melalui rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan dipastikan benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.(Hen)