Banjarmasin - Pimpinan dan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin melakukan inspeksi ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Tahfidz Miftah Firdausy di Jalan Belitung Darat, Kamis siang (06/11/25).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, kelayakan, serta kesiapan operasional dapur yang telah hampir tiga pekan ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan kepolisian.
Dalam pemantauan tersebut, anggota DPRD melihat secara langsung kondisi ruang dapur, alur pengolahan, serta peralatan yang digunakan. Meski dinilai bersih dan cukup layak, pihak dewan menekankan agar pengelola SPPG tetap menjaga kualitas dan kebersihan makanan jika nantinya dapur kembali diizinkan beroperasi.
Dewan juga meminta agar seluruh sertifikasi kelayakan—mulai dari sertifikasi halal, higienis, hingga dokumen pendukung lainnya—segera dilengkapi dan dilampirkan sesuai ketentuan.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menyampaikan bahwa dugaan kasus keracunan makanan masih dalam proses identifikasi oleh pihak kepolisian. DPRD, tambahnya, perlu memastikan standar dapur SPPG telah berjalan sesuai prosedur.
“Untuk menindaklanjuti kemarin adanya dugaan keracunan makanan yang masih diidentifikasi kepolisian, kami hadir di sini untuk melihat secara langsung sejauh mana dapur ini. Dilihat secara alur yang sesuai saja dan sesuai standar, namun kan kita masih menunggu hasil dari kepolisian. Kita melihat flownya saja,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Neli Listrianni, menegaskan bahwa pembukaan kembali dapur SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian.
“Untuk pembukaan SPPG ini masih menunggu kepolisian apakah bagaimana hasilnya. Kalau pengawasan dari DPRD dan kami menindaklanjuti ini makanya kita turun ke lapangan. Memang sudah standar, namun masih ada yang harus dilengkapi, di mana ada mengenai standar sertifikasi higienis dan lainnya,” ungkapnya.
Kepala SPPG Yayasan Tahfidz Miftah Firdausy, Ikhsan Rafi Fauzi, berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh serta memperketat SOP pengolahan bahan makanan.
“Kita tentunya setelah kunjungan ini akan melakukan evaluasi dan berbenah. Setelah kejadian ini ada evaluasi besar-besaran dan SOP yang lebih ketat lagi dalam pengolahan. Kita masih menunggu kepolisian apakah dari MBG kami atau ada campur dari luar. Kami sudah memastikan kebersihan dan keamanan. Kalau mampu kami mampu saja, namun kami kewalahan juga. Kami masih melakukan proses semuanya dan menunggu investigasi selesai. Kami pastikan sebelum dapur ini berjalan lagi semua sertifikat selesai,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah aspek, termasuk jam operasional dapur serta jumlah sekolah yang ditangani satu SPPG, mengingat beban kerja yang cukup besar. SPPG Yayasan Tahfidz Miftah Firdausy diketahui melayani delapan sekolah—empat SMP dan empat SD—dengan total lebih dari 3.300 siswa.