BANJARMASIN – PAM Bandarmasih kembali menggelar press rilis terkait neraca komparatif (Audit) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024, bertempat di Aula PAM Bandarmasih, Rabu (20/8/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt Direktur Utama (Dirut) PAM Bandarmasih, Syahrani, didampingi Direktur Operasional Edwarsyah dan Sekretaris Perusahaan Zulbadi. Hadir pula Plt Dewan Komisaris PAM Bandarmasih yang diwakili oleh H. Edy Wibowo dan Anni Hanisah.
Berdasarkan hasil audit keuangan, laba PAM Bandarmasih tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Syahrani menjelaskan, penilaian dari Kemendagri dan Kementerian PUPR juga menunjukkan tren positif.
“Pada tahun 2023, nilai penilaian Kemendagri berada di angka 69,70, meningkat menjadi 73,86 pada tahun 2024. Sedangkan dari PUPR, tahun 2023 nilainya 3,94 dan naik menjadi 4,12 di tahun 2024,” ungkap Syahrani.
Ia menambahkan, pada tahun 2024 PAM Bandarmasih kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah berhasil dipertahankan selama 24 tahun berturut-turut.
Selain itu, tren Non Revenue Water (NRW) juga mengalami penurunan dari 28,7% di tahun 2023 menjadi 28,4% di tahun 2024.
“Untuk meningkatkan pelayanan, kami juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar hingga tahun 2028. Dana tersebut digunakan untuk peremajaan pipa, pembangunan reservoir, serta kebutuhan infrastruktur lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Komisaris Utama PAM Bandarmasih, Edy Wibowo, menegaskan bahwa peningkatan kinerja perusahaan tetap harus diiringi dengan perbaikan pelayanan kepada pelanggan.
“Pembenahan jaringan sudah mulai dilakukan dan terus berjalan. Pemetaan jaringan pipa tua juga telah dikoordinasikan sesuai arahan kepala daerah untuk menekan angka kebocoran. Pengembangan sistem jaringan pun disesuaikan dengan pesatnya pertumbuhan hunian penduduk agar layanan dapat menjangkau hingga ujung jaringan,” ujarnya.
Edy juga menyinggung soal keterbatasan kemampuan pendanaan. Menurutnya, pembenahan jaringan memerlukan biaya besar sehingga perlu mempertimbangkan kerjasama dengan pihak swasta.
“Karena mengandalkan modal pemerintah saja cukup berat, maka peluang investasi dari pihak swasta harus dibuka demi mendukung pembangunan jaringan,” pungkasnya. (hen)