Banjarmasin – Komisi II DPRD Kota Banjarmasin memberikan apresiasi terhadap pengelolaan kawasan wisata Siring Menara Pandang yang dinilai semakin tertata dan menjadi salah satu destinasi unggulan di pusat kota.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Komisi II melakukan peninjauan langsung ke lokasi Siring Menara Pandang di Jalan Kapten Piere Tendean, Senin (11/8/2025). Peninjauan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan sektor pariwisata dan pengelolaan ruang publik, sekaligus memberikan saran serta masukan untuk peningkatan kualitas kawasan.
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Muhammad Faisal Hariyadi, mengungkapkan bahwa Siring Menara Pandang berhasil menarik minat wisatawan, baik lokal maupun luar daerah, berkat keindahan panorama sungai, kebersihan lingkungan, serta hadirnya berbagai aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.
“Kami mengapresiasi pengelolaan kawasan ini yang cukup baik. Penataan PKL, kebersihan area, hingga keamanan pengunjung sudah menunjukkan perkembangan positif. Ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Komisi II juga menilai sinergi antara Dinas Pariwisata dengan instansi terkait berjalan baik, termasuk dalam penyediaan ruang bagi UMKM melalui stand-stand kuliner yang menambah daya tarik kawasan.
Meski demikian, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin untuk tidak cepat puas. Beberapa fasilitas umum seperti toilet representatif, tempat duduk nyaman, area bermain anak, hingga penerangan tambahan perlu disediakan agar kawasan ini semakin ramah bagi pengunjung.
Selain itu, perbaikan terhadap fasilitas yang rusak juga diharapkan segera dilakukan. Komisi II bahkan mengusulkan pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi informasi wisata, guna mempermudah akses layanan bagi wisatawan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Budaya, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Budporapar) Kota Banjarmasin, Fitriah, SE, MM, menyambut baik peninjauan serta masukan dari Komisi II. Pihaknya berkomitmen untuk mengakomodasi saran tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kita akan lihat dulu kondisi keuangan. Jika memungkinkan, saran dan masukan tadi bisa segera kita laksanakan,” ucap Fitriah.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat sejumlah program belum dapat dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya penambahan alokasi anggaran, baik pada APBD Perubahan 2025 maupun APBD murni 2026.
“Kalau semua dikerjakan sekaligus tentu membutuhkan dana yang besar. Jadi kita lakukan bertahap, mendahulukan yang paling urgen. Kendala ini juga sudah kami sampaikan ke Komisi II, semoga bisa terakomodasi,” pungkasnya. (Hendra)