Walikota HM Yamin HR didampingi Wakil Wali Kota Hj Ananda bersama Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya serta Wakil ketua DPRD Mathori dan Muhammad Isnaini melakuka menandatangani nota kesepakatan.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Rapat dihadiri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Satpol PP.
DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD. Rapat ini melibatkan Komisi I dan Komisi II, serta turut mengundang sejumlah instansi terkait seperti Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP. RDP tersebut digelar untuk meminta klarifikasi dari pemilik tempat hiburan malam (THM) Hexagon yang diketahui sempat mengundang DJ asing tanpa mengantongi izin.
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda Ketenagakerjaan menggelar rapat pembahasan perdana di Ruang Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Senin (4/5/2025).
DPRD Kota Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang melibatkan Komisi II dan Komisi II serta dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub). Rapat ini membahas rencana Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menurunkan tarif parkir kendaraan roda dua, dalam waktu dekat ini.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri bersama Walikota H Muhammad Yamin HR menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri bersama Walikota H Muhammad Yamin HR menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan.
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan dihadiri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Diharapkan, aturan ini bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan layanan gratis bagi korban yang membutuhkan pendampingan dan konsultasi.
Tags
Banjarmasin