BANJARMASIN - DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna dengan agenda, menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 serta persetujuan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Priotitas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASI) Kota Banjarmasin tahun anggaran 2025. Senin (30/6/2025).
Rapat paripurna persetujuan dan penetapan, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut, dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil ketua H Harry Wijaya, H Mathari dan Muhammad Isnaini dan dihadiri Wali Kota HM Yamin HR bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda serta para pejabat dilingkup Pemerinah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Ketua DPRD Rikval Fachruri pada rapat paripurna tersebut menyampaikan, bahwa seluruh fraksi menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan menetapkan P KUA-PPASI tahun anggaran tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagau payung hukum Pemko Banjarmasin.
“Hal ini tentunya dengan ada catatan yang sudah disampaikan setiap fraksi saat pembahasan lalu, termasuk penyelesaian ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujar Rikval panggilannya.
“DPRD Banjarmasin berharap pada APBD tahun 2025 ini, target pendapatan daerah bisa tercapai, hingga target belanja daerah sesuai disepakati dengan dewan dapat terealisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengatakan, dirinya mengapresiasi dan terimakasih atas persetujuan, pihak legislatif atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Menurutnya, pelaksanaan APBD tahun 2024 sudah dilaksanakan maksimal, bahkan sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Yamin berharap sinergi antara Pemko dan DPRD Banjarmasin terus terjalin baik untuk menyusun segala program demi mewujudkan Banjarmasin maju sejahtera hingga 2030,” tutupnya. (Hendra).