BANJARMASIN - Ketua DPRD Rikval Fachruri menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tak boleh menghambat untuk membangun sekolah rakyat, dikarenakan soal terkendala lahan.
“Dewan memahami bahwa Pemko Banjarmasin masih terbatasan lahan, namun jangan sampai jadi alasan untuk menghambat program yang menjadi tujuan untuk rakyat tersebut,”tegasnya kepada wartawan. Jumat (23/5/2025).
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, Pemko Banjarmasin saatnya untuk melakukan memetakan aset-aset milik daerah dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
Misalnya balai warga, gedung eks kantor kelurahan atau ruang publik yang bisa difungsikan untuk kegiatan belajar rakyat, jangan menunggu beres permasalahan, sebab semangat gotong royong bisa jadi solusi.
Memanfaatkan aset yang ada, kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN itu yang dinilai penting, karena Pemko Banjarmasin bisa menggandeng mitra yang potensial dan ada kepedulian untuk dunia pendidikan.
“Arahkan CSR perusahaan untuk mendukung program dan membangun sarana pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat tersebut,”ungkapnya.
Rikval panggilan akrabnya mengatakan, dirinya menilai tak hanya itu, namun komunitas sosial dan organisasi kepemudaan bisa dilibatkan untuk mengatasi masalahan pendidikan sekolah rakyat itu.
Seperti, karang taruna, KNPI dan banyak komunitas lain yang punya semangat dan sumber daya untuk mendukungnya, DPRD siap menjadi mitra strategis, dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin.
Dewan meminta, agar Pemko Banjarmasin segera membuat roadmap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, termasuk pemetaan kebutuhan infrastruktur, tenaga pengajar serta lokasi prioritas.
“Kalau ini menjadi prioritas eksekutif, kami akan dukung penuh dalam pembahasan anggaran dan kebijakan, kami bisa bahas dan di kawal bersama agar tepat sasaran dan berkelanjutan,”katanya. (riho/iniberita).