BANJARMASIN - DPRD Banjarmasin saat ini fokus melakukan rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPj wali kota di 2023.
Dalam rapat itu, DPRD Banjarmasin meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyiapkan materi, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj, bukan Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ.
Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F mengungkapkan, karena ada beberapa pertemuan di empat komisi, bahwa ada sebagian SKPD salah penyampaian dan laporan.
Seharusnya SKPD melaporkan berapa serapan anggaran dan hasil pembangunan atau realisasi program yang sudah disusun dan dijalankan.
Pihaknya sudah meminta, kepada pihak inspektorat, agar para SKPD diberikan penjelasan, terkait dalam LKPJ ini, sebab dewan ingin mengetahui progress realisasi pekerjaan yang dilakukan setiap SKPD dan berapa serapan anggaran yang dilakukan.
“Kita membahas ini hingga 3 hari ke depan. Jadi sebenarnya pihak SKPD harus bisa lebih teliti dan menyiapkan materi LKPj bukan LPJ, sebenarnya LKPj kita ingin mengetahui bagaimana realisasi pembangunan atau program yang dilakukan apakah sesuai dengan serapan anggarannya, kalau benar, kenapa dan perlukah kita turun ke lapangan,”ungkap politisi Partai Gollar ini.
Sementara itu, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dilakukan selama 3 hari, sebelum nantinya dilakukan pembahasan lanjutan dan diparipurnakan oleh pihak DPRD Banjarmasin. (Hendra)