BANJARMASIN – Selain menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, DPRD Banjarmasin juga memiliki satu lagi fungsi yang penting yakni fungsi legislasi.
Dari 24 Raperda yang masuk dalam Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahuh 2023, DPRD Banjarmasin baru menetapkan 11 Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna Penetapan Perda.
Adapun Raperda yang telah ditetapkan menjadi sebuah Perda antara lain, Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Perda Pertanggungjabawan APBD tahun 2022, Perda tentang Perubahan APBD tahun 2022, Perda Penanggulangan Bencana Kebakaran, Perda Perumahan dan Pemukiman, Perda Ekonomi Kreatif, Perda Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Perda Keimiskinan, Perda Retribusi PBG, Perda Retribusi PTKA, dan Perda RPPLH.
Sementara Belasan Raperda lainnya masih belum juga ditetapkan dalam sebuah Parpurna menjadi sebuah Perda seperti halnya Raperda Penyertaan Modal PTAM Bandarmasih, Penyertaan Modal PALD Banjarmasin, Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama, dan beberapa Raperda lainnya yang masih berproses Fasilitasi Pemprov Kalsel.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F, SE tidak menampik jika DPRD Banjarmasin belum menjalankan fungsi legislasi secara maksimal sepanjang tahun 2023 ini.
“Sebenarnya tinggal kemauan kita aja menyelesaikan target Propemperda tahun ini. Tugas Bapemperda mengontrol Paniti Khusus (Pansus). Jika Ketua Bapemperda tidak aktif, ya progresnya pasif,” ucap Matnor Ali, Selasa (13/11) di Banjarmasin.
Yang tidak kalah penting lanjut Matnor Ali, Bapemperda harus aktif menyampaikan ke Banmus, apa saja progres Raperda yang siap di Paripurnakan baik tingkat 1 dan 2.
“Jika tidak pernah diajukan ke Banmus, tidak mungkin Banmus mempertanyakan. Pimpinan bekerja berdasarkan Banmus,” tegasnya.
Lebih jauh Matnor Ali menyatakan, tidak sependapat jika sebuah Raperda yang belum selesai menjadi sebuah Perda, sepenuhnya tanggung jawab pimpinan DPRD Banjarmasin.
“Kami tidak ada penyampaian dari Bapemperda. Aktif jangan lempar tergantung pimpinan,” tutupnya.